Yayasan Kippas

Kajian Informasi, Pendidikan dan Penerbitan Sumatera

Media dan Elektabilitas Caleg Perempuan

Oleh: J Anto. Sejatinya politik afirmasi, seperti ketentuan kuota keterwakilan 30 persen perempuan dalam penyusunan daftar caleg partai politik peserta Pemilu 2014, ditujukan agar kualitas dan kuantitas representasi perempuan pada lembaga politik seperti DPR/D meningkat. Pertanyaannya, apakah regulasi politik itu telah memperoleh perhatian serius dari media masa?

Kita tentu saja perlu mengamini semangat regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan politik yang memang masih memarjinalkan peranan perempuan itu.

Faktanya jumlah pemilih perempuan di negeri ini dalam setiap pemilu bisa mencapai 50 persen, bahkan bisa lebih besar. Namun realitanya jumlah caleg perempuan yang ada di lembaga legislatif, baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota masih berkisar antara 10-15 persen. Masih jauh dari cita-cita yang diharapkan.

Sebagai gambaran, untuk DPRD Kota Medan sebagai hasil pemilu 2009 misalnya, dari 50 kursi yang diperebutkan, hanya ada 7 caleg perempuan yang berhasil mendudukinya. Dengan kata lain, angka keterwakilan perempuan baru mencapai 12 persen. Ketujuh anggota legislatif perempuan tersebut adalah Srijati Pohan (Partai Demokrat), Damai Yona Nainggolan (Partai Demokrat), Halimatussakdiyah (Partai Demokrat), Lily (PPIB), Janlie (PPIB), Roma P Simaremare (PDIP), dan Ainal Mardiah (Partai Golkar).

Sedangkan untuk DPRD Sumatera Utara, dari 85 kursi dewan yang disediakan, hanya sebanyak 14 caleg perempuan, atau 16 persen lebih sekian yang berhasil mendudukinya. Ke-14 caleg perempuan terpilih adalah Nurhasanah, Meilizar Latif, Ida Budiningsih, Megalia Agustina dan Ristiawati (Partai Demokrat), kemudian Siti Aminah dan Nur Azizah Tambunan (PKS), Syafrida Fitrie, Evi Diana dan Helmiati (Partai Golkar), Rooslynda Marpaung dan Rinawati Sianturi (PPRN), Mulyani (Gerindra), dan Nurul Azhar Lubis (PPP).

Dimana sebenarnya duduk perkara masalah kuota keterwakilan perempuan yang tak mencapai 30 persen tersebut?

Tentu bisa ada banyak analisis yang diurai, dan solusi yang diberikan. Namun jika ditilik dari perspektif media massa, harus diakui dari tiga kali penyelenggaraan pemilu paska-reformasi 1998, media masih sering memarjinalkan tingkat representasi kemunculan caleg perempuan pada halaman-halaman media, dibandingkan caleg laki-laki. Kedua, orientasi pemberitaan media juga sering tidak ramah gender, bahkan secara tidak sadar mengukuhkan stereotip yang tidak menguntungkan caleg perempuan.

 Frekuensi Berita Minim

Sebuah penelitian terhadap berita-berita pemilu tahun 2004 memperlihatkan bahwa perempuan kurang mendapat akses ke dunia publik, karena representasi perempuan di media lebih kecil, hampir setengahnya, daripada representasi laki-laki yang dijadikan sebagai narasumber oleh media cetak nasional. Dilihat dari komposisi perbandingan status perempuan dan laki-laki yang menjadi narasumber, masih ada kecenderungan media belum memberikan akses yang sama dan berimbang bagi semua profesi yang ada, khususnya perempuan, untuk menjadi narasumber utama. Perempuan masih lebih banyak diletakkan sebagai sumber pengamatan saja.

Memang pemberitaan media yang intensif, tak selamanya berdampak pada tingkat elektabilitas caleg perempuan di mata pemilih. Namun pemberitaan yang intensif atau proporsional terhadap caleg perempuan, minimal dapat membantu tingkat pengenalan pemilih terhadap caleg perempuan. Tingkat pengenalan atau popularitas ini, jika berkelindan dengan aspek lain, semisal kapasitas atau profesionalitas caleg perempuan, dapat memengaruhi elektabilitas di mata pemilih.

Di sisi lain, ada juga realita lain yang tak kalah pahit, yang muncul saat media televisi ketika memberitakan caleg perempuan. Dari sisi intensitas pemberitaan, caleg perempuan memang memperoleh durasi waktu yang cukup. Namun jika ditelisik lebih dalam, intensitas yang tinggi dalam pemberitaan media televisi, rupanya lebih karena latar belakang ke-artisan si caleg perempuan itu sendiri.

Tak heran, jika liputan yang ada pun lebih mengupas hal remeh temeh seputar kehidupan caleg perempuan. Semisal tentang baju atau aksesoris yang dikenakan, soal paket bantuan yang diberikan, bahkan tak jarang membincangkan tentang potongan atau gaya rambut si caleg perempuan!

Hal-hal yang subtansial untuk mengenalkan kapasitas caleg perempuan, semisal tentang visi-misi, pandangannya tentang berbagai isu-isu sosial, politik dan ekonomi, serta program-programnya sebagai calon politisi, luput diberitakan televisi.

Akibat model liputan seperti ini, tingginya intensitas berita televisi terhadap caleg perempuan tak menyumbang pada pendidikan politik pemilih, termasuk juga bagi diri caleg perempuan yang berlatarbelakang artis tersebut.

 Bias Gender

Kecenderungan lain yang berulang-ulang muncul saat memberitakan caleg perempuan adalah konstruksi pemberitaan media yang bias gender. Hal ini tentu tidak terlepas dari perspektif jurnalis saat mengajukan sejumlah pertanyaan kepada caleg perempuan.

 “Saat memutuskan jadi caleg, apakah ibu sudah mendapat izin dari suami?” “Dengan menjadi caleg, apakah ibu masih punya waktu untuk menyiapkan sarapan pagi suami dan anak-anak?” “Apakah pekerjaan dapur ibu tidak terbengkalai kalau ibu harus sering melakukan kampanye?”

Konstruksi pertanyaan dan berita seperti ini, secara tidak sadar sebenarnya dapat semakin memperkuat stereotyping terhadap caleg perempuan dan memberikan gambaran negatif terhadap eksistensi caleg perempuan. Perempuan yang menjadi caleg atau terjun ke politik, dapat dicitrakan sebagai perempuan yang “tidak bertanggungjawab karena kurang mengurus suami atau anak”, atau membangun pemahaman “politik keras tidak cocok untuk perempuan” dan citra-citra salah lainnya.

Jika kedua hal ini terus berulang muncul dalam pemberitaan media menjelang dan kelak selama rentang waktu kampanye Pemilu 2014, tentu akan sangat merugikan perjuangan caleg perempuan.

Sejumlah Strategi

Persoalannya, apa solusi agar media massa dalam pemilu 2014 dapat ikut menyukseskan keterpenuhan 30 persen kuota keterwakilan perempuan?

Pertama, selain harapan media lebih memberikan porsi berita yang berimbang untuk caleg perempuan dan caleg laki-laki, caleg perempuan dan kalangan aktivis perempuan juga harus makin memperbanyak membuat kegiatan yang cerdas, agar dilirik media. Strategi seperti ini mutlak dilakukan mengingat pola pemberitaan media massa di Sumut lebih menitikberatkan pada berita peristiwa, bukan pola berita teragenda.

Kedua, caleg perempuan juga harus mampu membangun sinergi dengan asosiasi jurnalis (perempuan) untuk mempromosikan isu-isu yang berhubungan dengan kepentingan perempuan dan memperbanyak berita yang dikonstruksi dari suara-suara kaum perempuan akar rumput.

Ketiga, media massa sering disebut-sebut berwajah maskulin. Dengan kata lain, perspektif atau subjektivitas laki-laki akan digunakan untuk meneropong berbagai isu atau peristiwa yang muncul selama penyelenggaraan pemilu. Singkatnya segala sesuatu diukur dengan menggunakan takaran “laki-laki”. Menghadapi problematika ini, ada baiknya jika caleg perempuan dan para aktivis perempuan yang mendukung agenda go politic perempuan, juga melakukan penguatan perspektif gender ke kalangan jurnalis.

Ketiga strategi tersebut jika diimplementasikan secara konsisten, diharapkan dapat memberi kontribusi positif bagi elektabilitas caleg perempuan dalam pemilu 2014. Dengan demikian, regulasi politik afirmasi di lembaga legislatif tidak menjadi pepesan kosong. ***

Penulis adalah peneliti pada Kajian Informasi, Pendidikan dan Penerbitan Sumatera (KIPPAS) Medan

Artikel ini telah diterbitkan Harian Analisa Edisi 26 juli 2013

blog comments powered by Disqus